Keterangan

Otonomi Daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahaan desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni autos  yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Menurut Bagir Manan otonomi luas bisa bertolak dari prinsip “semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara moderen, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya”.
Penerapan otonomi daerah di Indonesia dikumandangakan semenjak awal reformasi 1998. Hal tersebut muncul ketika sidang MPR 1998 yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan ketetapan MPR tersebut, pemerintah mengesahkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeran dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah