Keterangan

Sehubungan dengan pemberlakuan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), Direktorat Jenderal Pajak mengelurkan peraturan sebagai berikut, Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

Dimana dalam pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan e-Faktur dapat diinformasikan karena
a. e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.
b. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.
c. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.
Permasalahan muncul karena pengusaha kena pajak baru menerapkan tata cara penerbitan e-faktur pajak yang secara signifikan berbeda dengan ketentuan lama. Permasalah tidak hanya sampai di situ, aparat pajak pun memiliki interpretasi yang berbeda dengan pengusaha kena pajak dan konsultan pajak. Perbedaan yang paling signifikan terjadi pada saat penerbitan faktur pajak.
Dengan adanya e-faktur otomatis akan mempengaruhi tata cara pelaporan PPN setiap bulannya yang mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak harus selalu udate peraturan perpajakan dan nomor paktur pajak harus selalu diupdate/control dalam penggunaannya.
Oleh karena itu dalam mengupas permasalahan sampai tuntas dan untuk memudahkan penerapan e-faktur dan pelaporannya Kami menyelenggarakan training pajak dengan judul training “Seputar e-Faktur dan Pelaporan PPN”
Bersama PT Reko Management Consultant
Dengan Trainner
1. Reko Saprianto SE., M.Si., Ak., CA (CO Founder PT Reko Management Consultant)
2. Rizky Darma SE., M.Ak., BKP( Konsultan Perpajakan)