Keterangan

Pemerintah Indonesia saat ini telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi sektor publik dimana salah satu bentuknya adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, setiap entitas pelaporan wajib melaksanakan SAP berbasis akrual paling lambat pada tahun 2015.
Konsekuensinya, perubahan basis akuntansi dari semula Cash Toward Accrual (CTA) menjadi basis akrual berdampak pada bertambahnya jumlah komponen laporan keuangan yang wajib disusun oleh entitas pelaporan. Pada basis CTA, hanya empat komponen laporan keuangan yang dihasilkan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sedangkan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) bersifat opsional. Namun, dengan basis akrual, terdapat tujuh jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh entitas pelaporan, baik berupa laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.